PERTEMUAN SP KEKAR DENGAN JAJARAN MANAGEMENT

Yth. Para Anggota SP Cipta Kekar,
PT. CIPTA TPI
Di Jakarta

Berikut disampaikan hasil pertemuan SP Kekar dengan Jajaran Managemen yang diadakan pada
hari kamis tanggal 12 Februari 2009, Jam 15:00 WIB.
Pertemuan ini diprakasai oleh HRD dan dihadiri :

Dari Management :

1. Bp. Suwisma
2. Ibu. Artine S Utomo
3. Bp. M. Yarman
4. GM. HRD
5. GM. News
6. GM. Corporate Secretary

Dari Serikat Pekerja :

1. Sdr. Marah Bangun
2. Sdr. Edi Suprapto
3. Sdr. Agus Saputra
4. Sdr. Enday Yusuf Iskandar
5. Sdr. Cahyudi
6. Sdr. Fahman
7. Sdr. Muh. Soleh Syafa'at.

Agenda pertemuan :

1. KKB/PKB ( Kesepakatan Kerja Bersama/Perjajian Kerja Bersama))
2. Tunjangan Kesehatan.

1. TENTANG KKB /PKB

Pihak Management :

Ibu Artine :
Mengingat dampak krisis global yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia, mohon untuk pelaksanaan pembuatan KKB mulai dilaksanakan pada bulan September 2009, diperkirakan pada bulan tersebut krisis global sudah mereda.

Pak Wisma :
Akan membicarakan permohonan SP tentang KKB dengan Group terlebih dahulu, dan mudah-mudahan penyusunan KKB bisa dilaksanakan sebelum september 2009 ( Juli ) apabila krisis global sudah mereda.

Pihak SP :

• Menyetujui permohonan pihak management perihal waktu penyusunan KKB tersebut dengan catatan Perturan Perusahaan yang sekarang berlaku harus direvisi mengingat banyak pasal yang dapat menimbulkan multi tafsir dikarenakan tidak ada penjelasan ( tida adanya kejelasan tentang Mis: Apakah kenaikan grade/golongan itu dilakukan setahun sekali atau berapa tahun sekali dan dasarnya apa ? )
• Meminta agar kebijakan2 baru yang dikeluarkan perusahaan yang menyangkut karyawan harus berdasarkan pada Peraturan Perusahaan maupun undang-undang yang berlaku.

Pihak Management :

• Menyetujui revisi PP
• Menyetujui kebijakan yang baru harus berlandaskan PP dan UU yang berlaku.

2. Tentang Kesehatan

Pihak SP :
Menyampaikan keresahan karyawati dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi karyawati sehubungan dengan masalah tunjangan kesehatan yang ditanggung asuransi dan meminta agar aturan tunjangan kesehatan kembali diberlakukan aturan yang lama yang selama ini tidak pernah menimbulkan masalah.

Ibu Artine :
Mengusulkan agar tunjangan kesehatan kembali kesistem yang lama apabila sistem yang baru tidak lebih baik.

Demikian disampaikan Notulen hasil pertemuan SP dengan Management, dan marilah kita bersama sama berdoa dan bekerja untuk tercapainya kesejahteraan bersama.

Terimakasih,

SALAM KEKAR

Tolak SKB 4 Menteri & UMP yang Menyengsarakan kaum Buruh

Tolak SKB 4 Menteri & UMP
yang Menyengsarakan
kaum Buruh

Pernyataan Sikap Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

ASPEKIndonesia

Phn + 62 21 798 55 67 Fax + 62 21 790 23 27

Kenaikan UMP 10% tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup layak.

Ketika kita mendengar bahwa Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat telah mengambil kebijakan mengenai UMP yang akan naik sekitar 10 %, sepertinya membuat kita lega, mengapa, karena angka kenaikannya lebih tinggi dari substansi dikeluarkannya SKB 4 Menteri yang tertuang dalam pasal 3 yang menegaskan bahwa kenaikan upah minimum tidak boleh lebih tinggi dari angka pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 6 %.

Walaupun laju angka inflasi di DKI sebesar 11.31 %, tetapi berdasarkan hasil survey dari Dewan pengupahan DKI Jakarta mengenai Kebutuhan Hidup layak pekerja lajang ada kenaikan sebesar 24,52 %. Dari Rp. 1.055.275 ditahun 2007 menjadi Rp. 1.314.059.07 untuk tahun 2008. Mengenai perbedaan angka inflasi dengan angka kebutuhan hidup layak ( KHL ) dikarenakan inflasi dihitung berdasarkan pengamatan terhadap perubahan harga sebanyak 400 komoditas yang ditransaksikan, sedangkan pertumbuhan KHL perhitungannya didasarkan kepada angka rill berdasrkan 46 komponen hidup pekerja lajang dan tidak menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Oleh Karenanya kenaikan UMP di beberapa provisnsi sekitar 10%, sangat tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak seorang pekerja lajang apalagi pekerja yang telah berumah tangga. Dengan angka Rp. 1.314.059 saja yang naik 24.5 % dari angka KHL 2007, seorang pekerja masih hidup dibawah kecukupan apalagi kalau hanya naik 10 %, tentunya pekerja tidak akan hidup layak apalagi hidup sejahtera.

Mengenai kondisi sebagian perusahaan yang mengalami problem keuangan, di UU 13 th 2003 sudah memberikan kelonggaran, dimana perusahaan dibolehkan melakukan penangguhan menetapkan Upah di perusahaannya dibawah UMP yang berlaku. Jadi tidak ada alasan bagi para pengusaha dan pemerintah untuk memberi dan menerapkan kebijakan upah murah kepada para pekerja-buruh.

SKB 4 Menteri batal demi Hukum

Chairul anwar, seorang anggota Komisi IX DPR RI dalam seminar pengupahan awal November lalu di gedung YTKI menegaskan bahwa SKB 4 Menteri yang di keluarkan oleh pemerintah dengan alasan krisis global dan akan menyengsarakan kaum buruh, Batal demi hukum, karena telah melangggar ketentuan dalam UU 13 tahun 2003. Dalam UU 13 th 2003 dalam pasal pasal 88 sampai dengan pasal 91 telah mengatur kebijakan penentapan upah yang harus melindungi kehidupan pekerja dan mengacu pada penghidupan yang layak, diantara bunyi pasal 88-91 UU 13 tahun 2003 antara lain :

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

3. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

4. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

5. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dilakukan penangguhan.

6. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

7. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud, lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu ASPEK Indonesia terkait SKB 4 Menteri dan Penetapan UMP 2009, menyatakan :

1. Mendesak Pemerintah lebih berpihak kepada kaum buruh dan tidak menjadikan momentum Krisis ekonomi global sebagai startegi untuk menetapkan Upah Murah.

2. Menolak SKB 4 Menteri dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan mekanisme penetapan UMP oleh Dewan pengupahan tanpa ada tekanan dan pembatasan angka kenaikan.

3. Meminta kepada DPR RI agar memanggil dan memperingatkan Menaker terkait SKB 4 Menteri.

4. Meminta kepada seluruh Gubernur untuk menetapkaan kenaikan UMP diatas 25 % dari UMP tahun lalu.

5. Meminta kepada seluruh Gubernur dan Walikota menetapkan UMSP sebesar 15 %.

6. Meminta kepada SBY untuk menurunkan Harga BBM dengan rata-rata penurunan 25 %.

Jakarta, 13 November 2008

Komite Eksekutif Nasional ASPEK Indonesia

Muhamad Hakim .........................................Muhamad Rusdi

Presiden ......................................................Sekretaris Jenderal
0815 11149231 .............................................0819 7385 1985

BURUH BELUM BEBAS BERSERIKAT - Karena belum sadar

Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com

http://kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.16.02001770&channel=2&mn=155&idx=155

Jakarta, Kompas - Kebebasan berserikat bagi buruh dan pekerja di Indonesia masih lemah. Hal tersebut terlihat di antaranya dari jumlah serikat buruh dan pekerja di perusahaan yang minim, yaitu 5,8 persen dari total 189.000 perusahaan di Indonesia.

Demikian salah satu hasil kajian dari Lembaga Penelitian dan Pendidikan Ketenagakerjaan Indonesia (LPPKI) dan ILO Actrav Norwegia mengenai kebebasan berserikat, outsourcing, dan ketenagakerjaan muda yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (15/4).

Berdasarkan data LPPKI, hanya sekitar 11.000 perusahaan dari 189.000 perusahaan yang telah memiliki serikat buruh dan pekerja. Sementara itu, jumlah serikat buruh atau pekerja saat ini adalah 87 serikat di tingkat pusat dan ratusan serikat di tingkat daerah.

LPPKI merupakan aliansi dari tiga konfederasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Koordinator kampanye KSBSI, Andy Sinaga, mengemukakan, hasil survei terhadap 144 pekerja dari 110 perusahaan di kawasan industri Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Juni 2007, menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan menentang keberadaan serikat pekerja dengan melakukan intimidasi dan membentuk serikat pekerja tandingan.

Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah mengatur hak pekerja dan buruh untuk berserikat, serta sanksi pidana bagi pelanggarnya.

"Pelaksanaan kebebasan berserikat masih minim. Ironisnya, belum terlihat sanksi pidana terhadap pelanggaran kebebasan berserikat," kata Andy.

ENAM KASUS

Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Buruh Internasional (ILO) Geneva mencatat, jumlah kasus pelanggaran kebebasan berserikat di Indonesia yang telah dilaporkan ke ILO hingga 2007 mencapai enam kasus.

Menurut Andy, serikat pekerja atau buruh sangat diperlukan dalam menjembatani penyelesaian konflik-konflik industrial. Namun, sebagian perusahaan masih memiliki kekhawatiran terhadap pembentukan serikat pekerja atau buruh karena dianggap akan merugikan perusahaan.

Persoalan itu diperparah dengan pengawasan terhadap ketenagakerjaan yang minim, khususnya di daerah. Dari sekitar 700 tenaga pengawas di 33 provinsi, lebih dari 50 persen pengawas ketenagakerjaan bukan berasal dari bidang kepengawasan.

Kepala Seksi Organisasi Pekerja Departemen Tenaga Kerja Agus Salim menuturkan, penempatan tenaga pengawas yang tidak sesuai bidangnya menyebabkan banyak persoalan ketenagakerjaan terabaikan. Meski demikian, tahun ini sudah ada upaya meminta komitmen gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia untuk melakukan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan.

Persoalan lain yang juga menghambat tenaga kerja adalah sistem kerja kontrak (outsourcing) yang mengabaikan kepastian masa kerja dan hak-hak buruh.

MINIM KESADARAN

Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rachman mengemukakan, minimnya pembentukan serikat pekerja atau buruh disebabkan masih rendahnya kesadaran dari buruh atau pekerja untuk berserikat.

Tenaga kerja, lanjut Hasanuddin, memiliki hak untuk membentuk maupun tidak membentuk serikat pekerja atau buruh. Sementara itu, dunia usaha kesulitan untuk mendorong buruh atau pekerja dalam membentuk serikat pekerja atau buruh.

Karena itu, diperlukan upaya tripartit (pemerintah, pengusaha, dan konfederasi serikat pekerja) untuk menyosialisasikan pembentukan serikat buruh atau pekerja di perusahaan.

Berkaitan dengan kontrak kerja, Hasanuddin mengatakan sistem itu telah sesuai dengan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu kerja kontrak maksimum dua tahun dan perpanjangan maksimum satu tahun. (lkt)

----------------------------------------

Pojok Milis Forum Pembaca KOMPAS :

1.Milis FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS
2.Topik bahasan disarankan bersumber dari KOMPAS dan KOMPAS On-Line (KCM)
3.Moderator berhak mengedit/menolak E-mail sebelum diteruskan ke anggota
4.Moderator E-mail: agus.hamonangan@gmail.com agushamonangan@yahoo.co.id
5.Untuk bergabung: Forum-Pembaca-Kompas-subscribe@yahoogroups.com

KOMPAS LINTAS GENERASI

MOHON DO'A, DUKUNGAN DAN PARTISIPASI dari semua dalam rangka perundingan antara MANAJEMEN TPI dengan SP Cipta KEKAR TPI dalam bentuk PKB yaitu :

yang akan mengatur hak dan kewajibannya masing-masing

1. Mengatur hak dan kewajiban bagi Pekerja dalam Masa Percobaan (Apakah sudah benar ?
2. Mengatur bagaimana prosedur Mutasi, Detasir dan Pindah Sementara (apakah benar sesuai prosedur ?)
3. Mengatur bagaimana prosedur Penilaian Karya (Apakah sudah benar dan adil)
4. Mengatur bagaimana Jenjang Grade dan Jenjang Jabatan, (apakah sudah puas dengan yang sekarang ?)
5. Mengatur bagaimana prosedur Promosi Jenjang Kekaryaan (apakah sudah benar ?)
6. Mengatur bagaimana Penghargaan Kerja (apakah sudah ada yang menerima ?)
7. Mengatur bagaimana Pengembangan SDM (apakah ada Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan ?
8. Mengatur bagaimana Jam Kerja, Perhitungan Jam Lembur (apakah sudah benar ?)
9. Mengatur bagaimana Gaji, Tunjangan Tetap / Tunjangan Tidak Tetap, Kenaikan Gaji, Gaji Pekerja Selama Sakit, Bantuan Bagi Keluarga Pekerja Selama Sakit (apakah sudah puas ?bagaimana dengan Pendidikan, Masa Kerja, Pengalaman Kerja ? dll)
10. Mengatur bagaimana Perjalanan Dinas dan Perjalanan Dalam Rangka Tugas Pendidikan dan Pelatihan baik dalam dan luar Negeri (apakah sudah puas ?)
11. Mengatur bagaimana dengan Tunjangan Hari Raya dan Bonus Tahunan (apakah sudah memadai ?)
12. Mengatur bagaimana Pengobatan, perawatan Kesehatan (apakah sudah layak ?)
13. Mengatur bagaimana Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja : Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Asuransi Kecelakaan diluar Jam Kerja (apakah sudah layak ? )
14. Mengatur bagaimana Keselamatan dan Kesehatan Pekerja (apakah ada Asuransi Jiwa untuk Reporter dan Kameraman serta pemanjat Pemancar)
15. Mengatur bagaimana Sanksi di keluarkan (apakah secara obyektif dan adil ?)
16. Mengatur bagaimana PHK (apakah sudah adil ?dan apa hak dan kewajibannya ?)

PENGIN TAHU PKB klik PKB

PERTANYAAN YANG SERING DIPERTANYAKAN

Apasih SP (Serikat Pekerja) itu ? Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Siapa saja anggotanya ? Adalah Pekerja yang tidak termasuk ke dalam jajaran Management yang atas kemauannya sendiri masuk serta diterima menjadi anggota Serikat Pekerja. Keanggotaannya ini akan gugur dengan sendirinya apabila Pekerja yang bersangkutan menyatakan keluar atau dikeluarkan dari keanggotaan Serikat Pekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja dengan Perusahaan.

Apa keuntungannya menjadi anggota SP ?
Banyak sekali keuntungannya dan manfaatnya, misalnya SP akan membantu dalam hal keluh kesah Pekerja yang dikarenakan ketidakadilan, diskriminasi atau sebagainya yang membuat bekerja tidak nyaman.

Apakah boleh gak jadi anggota SP ?
Boleh aja, asal kalau ada apa apa dengan perusahaan jangan minta tolong SP ya...

Ketentuan SP, apa berlaku untuk yang bukan anggota SP ?
Semua ketentuan SP, untuk Anggota dan juga untuk yang bukan anggota SP

Apakah ada sanksi bagi yang ikut menjadi anggota SP ?
Tidak ada sangsi sama sekali, bahkan dengan jumlah 20 orang pekerja sudah dapat untuk mendirikan SP. Dan ada UU yang menyatakan siapa yang menghalang-halangi untuk menjadi anggota SP akan dikenakan sanksi

Manager boleh gak jadi Anggota SP ?
Boleh hanya sebatas anggota dan bukan pengurus SP.

Apa itu PKB ?
PKB Adalah Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakai oleh kedua belah pihak antara Pengusaha dengan Pekerja, dan disaksikan oleh MENTERI TENAGA KERJA terutama yang menyangkut kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi Pekerja. Misalnya mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak

SEKARANG SP LAGI NGAPAIN ?
Lagi membuat Rancangan PKB yaitu Perjanjian Kerja Bersama antara TPI dan SP

UNDANG-UNDANG NO. 21 TH 2000

TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara;


2. bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat pekerja,/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;


3. bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;


4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c perlu ditetapkan undang-undang tetang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 27, dan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;


2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripadanya Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050) ;


3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.


2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.


3. Serikat pekerja/serikat buruh diluar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja diluar perusahaan.


4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.


5. Konferensi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.


6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.


7. Pengusaha adalah :


1. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri;


2. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;


3. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.


8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.


9. Perselisihan antar serikat pekerja/antar serikat buruh, federasi dan konferensi serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konferensi serikat pekerja/serikat buruh, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konferensi serikat pekerja/serikat buruh lain, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerja.


10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasarf 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.


2. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

1. Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.


2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :


1. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;


2. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaha kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;


3. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang-undangan yang berlaku;


4. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;


5. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


6. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.


2. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Pasal 6

1. Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh.


2. Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 7

1. Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.


2. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 8

Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan /atau anggaran rumah tangganya.

Pasal 9

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.

Pasal 10

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.

Pasal 11

1. Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.


2. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :


1. nama dan lambang;
2. dasar negara, asas, dan tujuan;
3. tanggal pendirian;
4. Tempat kedudukan;
5. keanggotaan dan kepengurusan;
6. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan
7. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 12

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

Pasal 13

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Pasal 14

1. Seorang pekerja /buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh disatu perusahaan.


2. Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.

Pasal 15

Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan yang bersangkutan.

Pasal 16

1. Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh.


2. Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 17

1. Pekerja/buruh dapat berhenti menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.


2. Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.


3. Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.